SAMBUTAN DEKAN FISIP UNJANI PADA SYUKURAN DAN PERESMIAN NAMA GEDUNG FISIP UNJANI 2019

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

• Yang Terhormat Bapak Jenderal TNI Purn Mulyono, Selaku Anggota Dewan Pembina YKEP
• Yang Kami Hormati Rektor Unjani, Mayjen TNI Witjaksono, M.Sc, NSS
• Yang Kami Hormati Ketua BPH Unjani, Brigjen TNI Purn Ferdinand Setiawan
• Yang Kami Hormati Wakil Rektor II Unjani, Bapak Ir Febrianto Adi Nugroho, MM
• Yang Kami Hormati Para Wakil Dekan, Para Kajur / Kaprodi, Para Dosen dan Staf Karyawan Di Lingkungan Fisip Unjani
• Yang Kami Cintai dan Banggakan Perwakilan Ormawa Fisip Unjani, khususnya BEM Fisip Unjani, HIMA HI, HIMA IP, dan HIMA Hukum Fisip Unjani.
• Para Tamu dan Undangan Yang Berbahagia

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua pada pagi hari ini diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bersilaturahmi di Ruang Simulasi DPR Fisip Unjani dalam rangka kegiatan syukuran dan peresmian nama gedung Fisip Unjani.

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama keluarga besar Fisip Unjani mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak Jenderal TNI Purn Mulyono, selaku Anggota Dewan Pembina YKEP, yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami, ditengah-tengah kesibukan bapak sehari-hari.

Hadirin Yang Kami Hormati,

Latar belakang dibangunnya gedung Fisip Unjani bermula dari kunjungan bapak Kasad Jenderal TNI Mulyono saat itu, ke Unjani untuk meresmikan Gedung Psikologi Unjani, pada tanggal 21 Desember 2016. Setelah meresmikan Gedung Psikologi Unjani, beliau berkenan mampir ke Dekanat Fisip Unjani bersama Bapak Ketua Pengurus YKEP dan Bapak Rektor Unjani. Saat berbincang-bincang tentang Kondisi Fisip Unjani tersebut, Bapak Kasad Memerintahkan kepada bapak Ketua Pengurus YKEP untuk segera membangun Gedung Perkuliahan Fisip Unjani mengingat jumlah mahasiswa Fisip Unjani yang setiap tahun naik secara signifikan sehingga diperlukan gedung perkuliahan yang mandiri dan terintegrasi.

Melalui proses dan dinamika yang panjang, dan atas arahan Ketua Pengurus YKEP dan Rektor Unjani, Peletakan batu pertama pembangunan gedung Fisip Unjani dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017. Proses pembangunan gedung Fisip Unjani dilakukan selama lebih dari setahun, dan pada tanggal 26 November 2018 dilakukan peresmian gedung Fisip Unjani oleh Bapak Kasad selaku Ketua Dewan Pembina YKEP.

Dan pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, dilakukan kegiatan syukuran dan peresmian nama gedung Fisip Unjani. Kegiatan syukuran dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah mengirimkan insan manusia bernama Jenderal TNI Mulyono hadir di Unjani memprakarsai pembangunan Gedung Fisip Unjani yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kami semua.

Kegiatan peresmian nama Gedung Fisip Unjani menjadi Gedung Jenderal TNI Mulyono Fisip Unjani merupakan keinginan dari semua civitas akademika Fisip Unjani dan atas arahan Bapak Rektor serta atas seijin Bapak Ketua Pengurus YKEP.

Bapak Ibu yang Berbahagia

Ada beberapa alasan mengapa kami menamai Gedung Fisip Unjani menjadi Gedung Jenderal TNI Mulyono.

Pertama, alasan sejarah Pembangunan gedung Fisip Unjani yang didalamnya terdapat peran serta, prakarsa dan jasa besar dari Bapak Jenderal TNI Mulyono saat menjabat sebagai Kasad, sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina YKEP. Selama saya mengenal bapak Jenderal TNI Purn Mulyono sejak dulu, tidak ada yang berubah dari sikap beliau, meskipun beliau pernah menjadi TNI AD 1. Beliau selalu humble, rendah hati, menyejukan, kebapakan, dan mengayomi.

Kedua, terdapat nama-nama gedung di Unjani yang dinamai dengan nama-nama Para Kasad, antara lain Gedung Poniman dan Gedung Edi Sudrajat. Gedung Poniman disematkan saat bapak Jenderal Poniman masih hidup, karena beliau meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010, sementara penamaan gedung Poniman dilakukan pada tahun 1990-an. Gedung Edi Sudrajat dipakai namanya saat bapak Jenderal Edi Sudrajat masih hidup, karena beliau meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2006, sementara penamaan gedung Edi Sudrajat dilakukan pada tahun 1990-an.

Ketiga, di beberapa perguruan tinggi, penamaan gedung yang memakai nama orang yang berjasa pada pembangunan gedung sudah lazim dilakukan, seperti di Universitas Achmad Dahlan Yogyakarta, ada Gedung HM Amien Rais. Di Universitas Islam Negeri Malang, terdapat Gedung Pascasarjana yang dinamai dengan Gedung Susilo Bambang Yudhoyono. Di ITB, terdapat nama gedung Labtek Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Teddy P Rachmat, dan Benny Subianto.

Oleh karena itu, sebenarnya sudah sangat lazim dan wajar memberikan nama gedung dan sejeninya kepada orang-orang yang berjasa maupun yang berperan dalam pembangunan gedung sebagai bentuk penghargaan dan rasa terimakasih atas jasa yang telah ditorehkan, meskipun orang yang diabadikan namanya masih hidup sehat di dunia.

Hadirin yang Berbahagia

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Bapak Jenderal TNI Purn Mulyono yang telah berkenan dan bermurah hati untuk dipakai dan diabadikan namanya pada Gedung Fisip Unjani yang merupakan kebanggan semua keluarga besar Fisip Unjani.

Jujur kami laporkan kepada Bapak Jenderal, bahwa dengan berdirinya gedung Fisip Unjani ini menjadi sumber penyemangat, motivasi, dan modal besar bagi kami semua di lingkungan Fisip Unjani untuk terus melakukan tri darma perguruan tinggi, meningkatkan pelayanan mahasiswa, dan mengembangkan proses belajar mengajar yang berkualitas dan profesional.

Dari gedung yang megah dan unik inilah, kami berkomitmen untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami membangun Fisip Unjani pada khususnya, dan Unjani pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah dan upaya kami dalam membangun Fisip Unjani. Amin Ya Robal alamin.

Demikian sambutan yang cukup panjang ini kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, terimakasih atas perhatiannya.

Cimahi, Rabu, 16 Oktober 2019

WABILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH.

WASSALAMU ‘ALAIKUM WR. WB.

 

DR. AGUS SUBAGYO, SIP, M.SI

DEKAN FISIP UNJANI

 

KATA PENGANTAR DEKAN FISIP UNJANI PADA BUKU “ETIKA PEMERINTAHAN DI INDONESIA”

Di era reformasi dan globalisasi saat ini, perkembangan studi pemerintahan semakin maju dan banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya dengan adanya pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga menarik minat dari berbagai kalangan untuk mengetahui, mempelajari dan masuk menjadi mahasiswa di jurusan / program studi ilmu pemerintahan, baik pada strata 1, strata 2, maupun strata 3.

Sebagai konsekuensinya, banyak sekali berdiri program studi ilmu pemerintahan, baik program sarjana, magister, maupun doktor di lingkungan perguruan tinggi, sehingga menambah semarak cakrawala studi ilmu pemerintahan di Indonesia. Hal ini tentu sangat baik bagi perkembangan ilmu pemerintahan, mengingat studi ilmu pemerintahan merupakan studi yang sangat penting karena mempelajari tentang berbagai seluk beluk pemerintahan sebagai unsur utama dari negara.

Dalam perspektif umum ilmu politik dan pemerintahan, kita semua seringkali mendengar adagium : “tidak ada negara tanpa pemerintahan”, dimana negara bisa dikatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat, mendapatkan pengakuan internasional, dan bisa berkinerja dengan baik, apabila didalamnya terdapat, salah satunya, pemerintahan, yang aktor utamanya tentunya adalah pemerintah. Pemerintah sebagai “lokomotif” utama pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi negara untuk melindungi, mengayomi, dan melayani warga negara / masyarakat tentunya harus memiliki kompetensi, kredibelitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang tinggi, sehingga kinerja pemerintah akan meningkat, kualitas pemerintahan akan menjadi baik, dan penyelenggaraan negara menjadi optimal.

Untuk menciptakan kualitas pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional, maka diperlukan aparatur pemerintahan yang bersih, bermoral dan berwibawa. Aparat pemerintahan, yang umum dikenal dengan pegawai negeri sipil / Aparatur Sipil Negara, yang ada di pemerintah pusat maupun di daerah (propinsi, kabupaten/kota) harus memiliki kepribadian, moralitas, kebiasaan, watak dan karakter yang baik, jujur, konsisten, dan adil.  Aparatur pemerintahan yang demikian dapat terwujud salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai etika pemerintahan ke dalam hati sanubari pada setiap aparat birokrasi pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan, yang kemudian termanifestasikan dalam sikap, perilaku, dan perbuatan sehari-hari.

Etika pemerintahan yang dipahami, diamalkan dan diterapkan oleh setiap aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, akan mampu menghindari berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh aparat pemerintahan akan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel apabila dilandasi oleh etika pemerintahan yang diinternalisasi secara konsekuen dan konsisten.

Etika pemerintahan berkaitan dengan kebiasaan, watak, moral dan mental para penyelenggara pemerintahan yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari, dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Pelayanan masyarakat yang berstandar prima, berorientasi pada “customer satisfaction’, dan tanpa diskriminasi, tanpa pilih kasih dan tanpa pandang bulu, dapat terwujud apabila nilai-nilai etika dipahami, dihayati, dan diamalkan pada setiap aparat birokrasi pemerintahan, sehingga menjadi “code of conduct”, yang terpatri dalam hati sanubari.

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa masih banyak aparat birokrasi pemerintahan yang belum optimal menerapkan etika pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sehingga justru menyimpang dari konsep dan manajemen pemerintahan modern dan melanggar prinsip good governance. Sudah menjadi berita umum saat ini di berbagai media cetak, media elektronik, media sosial, dan media sosial yang memberitakan praktek KKN pegawai pemerintahan, pelayanan yang diskriminatif, aparat PNS yang tidak netral (dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres), kongkalingkong dengan rekanan, bermain politik, dan membudayakan “asal bapak senang” (ABS), yang berpotensi melanggar etika dan bahkan pidana, sehingga mencoreng citra apart birokrasi pemerintahan.

Dalam konteks itulah, buku yang ditulis oleh Dr. Dadang Sufianto, ini hadir di tengah pembaca, untuk memberikan pemahaman dan penyadaran tentang pentingnya nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Buku yang diberi judul : “Etika Pemerintahan Di Indonesia”, ini akan menambah cakrawala khazanah pustaka etika pemerintahan yang saat ini masih sangat minim dan terbatas. Buku ini sangat bagus dalam memberikan pengetahuan bahwa nilai-nilai etika pemerintahan merupakan “senyawa” yang sangat penting bagi tata laku, koridor, pedoman dan panduan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan di Indonesia.

Penulis buku ini juga menekankan pentingnya menggali potensi kearifan lokal, nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan sistem nilai sosial budaya masyarakat yang sangat majemuk / plural, untuk dijadikan sebagai salah satu sumber etika pemerintahan, sehingga menjadi ciri khas praktek pemerintahan di Indonesia yang berbasis pada etika lokal dan kearifan lokal, yang menjadi pembeda dengan praktek pemerintahan yang berasal dari Barat. Etika yang bersumber dari kearifan lokal harus diadopsi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya semangat dan nilai-nilai gotong royong, tepa selira, dan nilai-nilai pemerintahan pada masa kerajaan yang baik untuk diterapkan di era kekinian.

Melihat rekam jejak dan “jam terbang “ penulis buku ini, saya yakin bahwa kualitas buku ini layak untuk dibaca oleh semua akademisi dan praktisi pemerintahan di Indonesia, khususnya para peminat, penstudi dan mahasiswa ilmu pemerintahan. Hal ini dapat ditengok dari pengalaman penulis buku ini yang telah berpengalaman menjadi praktisi di lingkungan pemerintahan, menjadi PNS, alias menjadi aparatur pemerintahan selama 34 tahun, sehingga sudah banyak sekali menguasai praktek-praktek pemerintahan di pemerintahan.

Ditambah lagi dengan posisi penulis buku ini, yang saat ini, telah menjadi Dosen Tetap di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (MIP FISIP UNJANI) Cimahi sehingga lengkap sudah pengalaman sebagai praktisi dan akademisi melekat pada yang bersangkutan, sehingga kapasitas dan kredibilitasnya untuk menulis tentang etika pemerintahan sangat layak dan tidak perlu diragukan lagi.

Sebagai Dekan FISIP UNJANI, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dr. Dadang Sufianto, yang telah memberikan darma bakti, loyalitas, profesionalitas, dan kinerja yang baik selama berada di FISIP UNJANI menjadi sebuah “keluarga” besar, yang selalu menumbuhkan nilai-nilai akadmik, suasana akademik, dan kompetisi ilmiah, yang dibuktikan dengan hasil karya tulis ilmiah, berupa buku ini. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat memberikan pencerahan kepada semua mahasiswa ilmu pemerintahan di Unjani pada khususnya dan di luar Unjani pada umumnya. Terakhir, saya harapkan buku ini dapat memacu dan memotivasi dosen-dosen di lingkungan FISIP UNJANI untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk buku, sehingga akan menambah citra, merk / brand, kualitas lembaga dan meningkatkan akreditasi program studi di lingkungan FISIP UNJANI.

Cimahi, 14 Januari 2016

Dekan FISIP UNJANI,

Dr. Agus Subagyo, S.IP, M.Si

DEMOKRASI DAN BELA NEGARA

Berikut ini adalah naskah presentasi dalam bentuk power point yang penulis presentasikan kepada Perwira Siswa (Pasis) Seskoad Dikreg 57 TA 2019, Pada Tanggal 15 Oktober 2019, di Gedung Gatot Soebroto Seskoad, Bandung. Semoga naskah presentasi ini dapat memperkaya tentang khazanah keilmuan dibidang demokrasi dan bela negara. Silahkan diunduh kepentingan ilmiah, akademis, dan penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai Demokrasi dalam konteks Bela Negara. Terimakasih.

PRESENTASI DEMOKRASI DAN BELA NEGARA-2019